jurnal sengketa tanah. 2 Sengketa tanah ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam penyebab, salah satunya pemalsuan dokumen tanah, sehingga dalam satu obyek tanah bisa didapat lebih dari satu dokumen. jurnal sengketa tanah

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. Sengketa tanah secarakualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. kek-masih-sengketa. objek sengketa adalah tanah kosong. Latar Belakang 458 JURNAL HUKUM NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO Abstrak Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. 25, (Maret 2014), hlm. (Salundik dkk) 738-754 p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN Oleh SALUNDIK (email : salundik@yahoo. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Jurnal Tanah dan Air (Soil and Water Journal) Google Scholar Website Editor URL. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan. Mediasi Intrest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. 1, No. 01, No. c. Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah” 165 Banyak kasus-kasus yang rancu atau tidak jelas mengenai pembatasan kompetensi absolut PTUN, sehingga banyak menghasilkan 2 (dua) putusan yang berbeda terutama dalam kasus sengketa tanah. Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik,3. hal penyelesaian sengketa. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. Pada kenyataannya, para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui Pemerintah. Program Studi Ilmu Hukum. Portanigra ternyata membawa dampak bagi pihak ketiga yaitu warga Meruya. Skw karena penyelesaian sengketa tanah garapan tersebut dilakukan. 06. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. Akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atas kegiatan investor di atas tanah mereka yang kemudian ha/ ini memicu timbulnya. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah. Impact. Desember 2018Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan,. sengketa wakaf harta tetap (tanah) yang terjadi di obyek penelitian. Ipah Parihah, MH Dan M. 20 | Jurnal Yudisial Vol. 01 Maret 201 8 . Pengaturan penyelesaian sengketa malalui jalur Arbitrase secara hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan secaraPOLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT . 1. 3, No. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya sepertinya merupakan konflik laten. 6 No. 19, No. Kasus Sengketa Tanah Alam Sutera Tahun 2020. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara Faridy Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Nurul Jadid Abstrak Tanah dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, di mana pertambahan penduduk yang begitu pesat yang tidak diiringi dengan penambahan luas tanah ini telah menimbulkan persoalan, terutama. Putusan No:468/Pdt/2021/PT. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 1 Januari 2022 DOI Issue: 10. permasalahan tanah atau sengketa tanah, khususnya di Kabupaten Gowa berikut ini tabel jumlah kasus sengketa tanah : Tabel I. “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Latar. Sehingga hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan sengketa tanah dimana didapat jalan keluar dalam memecahkan kasus terkait sengketa tanah bagi yang. Sifat sengketa dalam pengadaan tanah adalah sengketa tata usaa negara dan sengketa keperdataan. Pendahuluan Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Era Feodal Dalam era feodal, tanah adalah hak milik raja. Sejak jaman masih berlakunya pasal 2 RO Ind (bunyinya sama dengan Pasal 2 RO Ned) sampai. Permasalahan yang terjadi bukan hanya permasalahan secara hukum, melainkan juga permasalahan mengenai fisik tanah tersebut. Download. ” Jurnal, Legislasi Indonesia Vol. Perjanjian tersebut yang. hal yang merugikan pelapor terkait dengan tanah. Bronto Susanto. 2013 • Jurnal Litigasi. ABSTRACT Indigenous peoples have a very close relationship with their territorial land. Kata kunci: sengketa tanah; sertipikat ganda; sertipikat tumpang tindih 1. Wicaksono dan Ananda Prima Yurista, Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Volume 18 Nomor 2 Juni 2018. Mackenzie di Kabupaten Pemalang, dan akibat hukum bagi kedua belah pihak dari hasil mediasi tersebut. Syahruddin2 Meiske Sondakh3 Josina Emilia Londa4 ABSTRAK Dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah seperti ini jika penyelesaiannya memilih lewat pengadilan maka. ABSTRAKDengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. Sebelumnya, kami perlu jelaskan bagaimana pemindahan hak atas tanah melalui jual�beli. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 1. SENGKETA PERTANAHAN HAK MASYARAKAT ADAT DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN. Penguasaan Tanah Ulayat Dalam adat Minangkabau, sebagian besar wilayah memiliki status harta warisan dariPENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA. Permasalahan tentang tanah adat mempunyai implikasi yang cukup luas karena menyangkut eksistensi dari sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya masyarakat hukum adat yang merasa paling. JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau ISSN (P): 2087-8591/ISSN (O): 2654-3761 245 Pengadilan berulang kali agar dapat menempati tanah objek sengketa lebih lama. Tipologi sengketa partikelir terbagi atas 2 kelompok besar yang saling berkaitan yaitu tipologi berdasarkan permasalahan dan berdasarkan aktor. 32 Sedangkan menurut Maria S. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. 1986. mempergunakan tanah yang dimiliki oleh orang lain untuk keperluannya akan bangunan tersebut dengan membayar biaya sewa satu kali dalam waktu tertentu maupun sebelum. ” Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 7, no. ”. Yogyakarta, 2001, hlm. , Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan Ma Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan), Universitas Diponegoro, 2010. 14, h. Murad, Rusmadi. Jurnal Al-Adyan Vol. “Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi. Previous; 1. “Aspek Hukum Mediasi Atas Sengketa Tanah Oleh Pihak Bpn. Asal-usul tanah merupakan salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan satu per satu masalah pertanahan, seperti sengketa tanah antara PT. 052 Ha, Tanah kering 32. Tujuan. 1, no. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. Penelitian ini membahas tentang sengketa tanah ulayat (studi kasus konflik masyarakat adat dengan PT. Purba, Hasim. 156. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah hak atas tanah tersebut, dan juga hukum yang bersifat. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SECARA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsiversitas Sriwijaya Oleh : DANA PUTRI ZULAIKA. Keadilan diartikan sebagai suatu seimbang , tidak berat sebelah atau tidak memihak. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan. Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah waris melalui mediasi? TUJUAN PENULISAN 1. Sengketa Waris Tanah Adat a. “Tipologi Sengketa Tanah Dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi Pada. Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. Tanah Sriwedari yang menjadi sengketa tersebut awalnya adalah tanah hak Eigendom (Recht Van Eigendom) Verp. 1 Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Volume I No. Citations 5yr. Aturan Permen tersebut lebih sering digunakannya karena keberadaannya yang dapat dijadikan sebagai solusi tepat dari permasalah sengketa. W. Bagaimanakah prosedur jual beli tanah waris? 2. Untuk itu sengketa waris adat yang terjadi biasanya berkaitan dengan kepemilikan tanah. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(2), 175-189. v5i2. Perhatian utama dalam kajian ekonomi politik agraria adalah untuk mengetahui bagaimana kapital menguasai tanah-tanah produktif, mengubahnya, lalu menghancurkan formasi produksi model lama dan kemiskinan yang ada, dan kemudian. nh@gmail. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 1 (Januari, 2021) | 107 Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Tanah Dengan Pemilik Benda Yang Ada di Atasnya (Studi Penelitian di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues”). 13/Pdt. 137 1 Da rwi n Gi nt i ng, Huk um K e pe mi l i k an Hak A t as Tanah B i dang A gr i bi s ni s , B ogor: Gha l i a Indone s i a , 2010, ha l 2 Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketaPOLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor) As other territories in Indonesia, theusing of communal land by privateenterprise has been also creatingdisputes in West Sumatra. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. ” Jurnal Rechtsvinding Volume 1, no. edi perangin. sengketa hak atas tanah melalui mediasi dan apa saja hambatan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. 9 Rasmadi Murad. 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait; dan 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum perdata baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 2, Desember 2018, Hal 126-141 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193 AKAR KONFLIK PERTANAHAN DI INDONESIA Maharani Nurdin. Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah mengatur perihal hak asasi warga negara, dari sejumlah pasal terkait hak asasi warga negara dalam UUD 1945 tersebut, satu diantaranya adalah hak milik termasuk dalam hal ini adalah hak milik atas tanah. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang. Mahfiana, Layyin, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten. Istijab. Berdasarkan Putusan Nomor: 82/G/2009/PTUN. Penyelesaian kasus sengketa tanah di Meruya harus dilakukan melalui pengadilan yang berkeadilan. Lalu terakhir Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 3/1999, serta dasar operasional dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 72 Tahun 1981 tentang. v6i1. keabsahan suatu hak; b. B. 84 Tebet Jakarta Selatan. ” Jurnal Rechtsvinding Volume 1, no. 1,50. 1-7,. NOTARIUS, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kenotariatan, 4(1). Pasuruan regency is one of regencies in East Java, which has an area of 1,474 km ² where there are lots of good land issues that conflict, dispute or matter. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. T. Lampung: Fak. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Sedangkan menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:11 a. P-ISSN: 1693-4458. Dimana jika dilihat dari prospek kedepannya. Terkait dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah, terdapat kasus sengketa tanah yang terjadi di Jalan Q1 Kel. Hukum tanah dalam jurnal Hukum Agraria Indonesia adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis,. 000 (sepuluh juta rupiah). 4. Dalam menyelesaikan sengketa tanah, pihak penegak hukum harus seksama meneliti berkas pihak masing-masing, karena dalam sengketa tanah, potensi terjadi. Kalimantan Utara) (Wathun, 2017). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH (Studi Kasus di Desa Perampuan Kecamatan LabuapiKabupaten Lombok Barat) ABSTRAK Sengketa tanah hibah yang terjad di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabuaten Lombok Barat ini berlansung dari tahun 2016, yang mana pada kasus hibah ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana cara. v2i1 Doi Artikel : 10. 7 No. 42 Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di IndonesiaPenyelesaian Sengketa Tanah Nonlitigasi. penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana konflik sengketa kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. ABSTRAK Dengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. 3. 13, No. Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Girik, Hak Atas Tanah. 34/6/2018/ptun. dan terhadap sengketa tanah ini Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah menjatuhkan putusan Nomor 127/Pdt. Penyelesaian Sengketa Tanah Seperti halnya sengketa di bidang lain, tanah dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) cara: a. Mak (Mustika Abadi Khatulistiwa)). "Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983). masalah mengenai peralihan hak atas tanah khususnya terhadap objek sengketa 1. The object of the discussion in this analysis is Court Decision Number 25/Pdt. 21/Pid. Hukum. Sengketa iniDalam Menyelesaikan Sengketa Tanah, Jurnal GoLRev (Gorontalo Law Review), Vol. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, dikarenakan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau. Niravita, Aprila, and Rofi Wahanisa. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa tanah bekas barat Eigendom Verponding Nomor 775a di Kabupaten Pekalongan. tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di Sumatera Barat. terjadinya sengketa tanah dan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. D. G/2007/PN. jurnal ini yaitu masalah sengketa tanah? keadilan? Herlina Ratna Sambawa Ningrum waktu secara khusus terhadap sengketa. Mereka terancam kehilangan tanah dan bangunan. 10, No. 3 Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Jurnal Ilmu Hukum. Jumlah Kasus Tanah pada Tahun 2020 NO BULAN SENGKETA TANAH PN PENGADUAN PERKARA TUN 1. Pp No. Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Jurnal. S. PEMBAHASAN a. 2. PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH DAERAH Made Putri Laras Sapta Ananda, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti. Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Tanah Eks (RvE) Verponding, Tanah Obyekpenyelesaian perkara ini telah berjalan 50 tahun. Setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Kertha Patrika. Untuk mengetahui prosedur jual beli tanah waris. Tesis UNDIP Semarang. ii LEMBAR PENGESAHAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH. SMG tanggal 8 Desember 2021 itu dimuat. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 53/PDT. Badan ini berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam Final Act (termasuk TRIPs). . 1 Tahun 2021 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (. Aceh Anthropological Journal, Volume 6, No. Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. . Prof. In the present study using a digital map of land use in 2009 Pasuruan, digital map Pasuruan administration in 2012, the RBI Digital Map of East Java Province and Quick Bird.